Untuk memotivasi guru dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan, perlu memberikan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian insentif kepada guru tetap dan guru tidak tetap yayasan pada satuan Pendidikan Dasar di Kota Padang Panjang.
 

Adanya arahan Presiden untuk pelaksanaan bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada masyarakat terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak, diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak.
 

BARANG PEMERINTAH - SSH

2023

PERWAKO PADANG PANJANG NO.34, BD.2022/ NO.34

PERATURAN WALIKOTA NO.34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

• Untuk kelancaran penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk digunakan sebagai acuan harga barang dan jasa bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.33 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERMENKEU No.72/PMK.02/2020.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang penyusunan dokumen perencanaan anggaran belanja Daerah.

CATATAN:

• Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 11 Juli 2022.

SSH - PERUBAHAN

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.55, BD.2022/ NO.55

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.55 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/ JASA PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022

ABSTRAK:

• Sehubungan dengan adanya item standar satuan harga barang/ jasa yang belum terakomodir dalam ketentuan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/ Jasa Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022 dan adanya perubahan harga satuan barang, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Satuan Harga Barang/ Jasa Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.12 Tahun 2021; PERPRES No.33 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERMENDAGRI 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMNEDAGRI No.27 Tahun 2021; PERWAKO PADANG PANJANG No.47 Tahun 2021.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan dalam Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Padang Panjang No.47 Tahun 2021.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal 9 September 2021, diundangkan pada tanggal 7 Desember 2022.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah khususnya dari Pajak Reklame, perlu dilakukan penyesuaian tarif Nilai Jual Objek Reklame dan tarif Nilai Strategis Pemasangan Reklame pada zona tertentu.

Sehubungan dengan berbedanya sasaran Bantuan Subsidi Upah dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Kementerian Sosial terhadap Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai bahan Bakar Minyak Periode Oktober, November, Desember Tahun 2022.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan yang meliputi: perkembangan yang tidak sesuai degan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan adanya kebijakan nasional.

KEUANGAN DAERAH - RISIKO KECURANGAN

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.58, BD.2022/ NO.58

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.58 TAHUN 2022 TENTANG STRATEGI PENERAPAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK;

• Dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang diperlukan strategi penerapan penilaian risiko atas tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.60 Tahun 2008; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2017; PP No.94 Tahun 2021; PERPRES No.54 Tahun 2018; PERDAKO PADANG PANJANG No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKO No.7 Tahun 2019; PERWAKO PADANG PANJANG No.16 Tahun 2011; PERWAKO PADANG PANJANG No.60 Tahun 2021; PERWAKO PADANG PANJANG No.37 Tahun 2022.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pemetaan dan identifikasi daftar dan peta Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2022.
• Petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku dan/ atau dokumen desain pengendalian Kecurangan lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini. 

APBD - PENJABARAN

2023

PERWAKO PADANG PANJANG NO.59, BD.2022/ NO.59

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PP No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.84 Tahun 2023;PERDAKO PADANG PANJANG No.8 Tahun 2022.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022.