bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang.

PERUBAHAN - APBD

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.10, BD.2023/ NO. 10

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

• Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan jamak pembangunan sarana olahraga Sport Center pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang terdapat anggaran kegiatan pembangunan sarana olahraga Sport Center tersebut yang telah dianggarkan pada tahun 2022 yang tidak terserap dan perlu diluncurkan di tahun 2023, dan beberapa usulan pergeseran anggaran dari OPD, perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap Penjabaran APBD T.A 2023.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.7 Tahun 2021; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.130 Tahun 2022; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERWAKO PADANG PANJANG No.9 tahun 2021; PERWAKO PADANG PANJANG No.59 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERWAKO PADANG PANJANG No.3 Tahun 2023.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan dalam Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Perwako No.59 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwako No.3 Tahun 2023.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Juni 2023.

bahwa upah/ gaji dan honorarium Pegawai Tidak Tetap di RSUD Kota Padang Panjang masih di bawah upah minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dan Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran upah/ gaji dan honorarium bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang

PEMERINTAH DAERAH -- RENCANA KERJA

2024

PERWAKO PADANG PANJANG NO.12, BD 2023/NO.12 HLM.4

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.12 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK:

• Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1965; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERDA PROV. SUMBAR No.7 Tahun 2008; PERDA KOTA PADANG PANJANG No.11 Tahun 2009; PERWAKO PADANG PANJANG No.6 Tahun 2023.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengenai Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2023
• RKPD Tahun 2024 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
• Perubahan RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Walikota
• Lamp: 389 hlm.

APBD - PENJABARAN

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.14, BD. 2023

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.14 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjwaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No.1 Tahun 2023.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Agustus 2023.

SYARI'AH - KOPERASI

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.1, BD 200/ NO.1

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG PELAKSANAAN KOPERASI SYARI'AH

ABSTRAK:

• Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat Kota padang panjang yang membutuhkan pengelolaan koperasi secara syari'ah, dan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha usaha produktif, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendorong dan mempercepat pengembangan koperasi dengan Pola Syari'ah yang potensial dan berdaya saing di Kota Padang Panjang.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 1992; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.9 Tahun 1995; PERMEN KUKM No.14/Per/M.KUM/IX/2015; PERMEN KUKM No.11/Per/M.KUKM/XII/2017; PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KUKM No.07 Tahun 2016; PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KUKM No.09 Tahun 2016.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: aspek kelembagaan Koperasi Syari'ah; kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah; akad-akad yang digunakan dalam Koperasi Syari'ah.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2023.

AKIP - PEDOMAN TEKNIS

2023

PERWAKO PADANG PANJANG NO.13, BD.2023/ NO.13

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.13 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK:

• Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik, serta dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, diperlukan pedoman atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2006; PERPRES No.29 Tahun 2014; PERMENPAN RB No.88 Tahun 2021; 
• Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara dan tahapan yang harus dilaksanakan dan dipedomani dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2023.

RKPD - PERUBAHAN 

2023

PERWAKO PADANG PANJANG NO.15, BD.2023/ NO.15

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.15 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

ABSTRAK:

• Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang meliputi penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dengan penyesuaian kerangka ekonomi daerah yang berdampak pada penambahan atau pengurangan pagu anggaran kegiatan.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2008; PERMENDAGRI NO.86 Tahun 2017.
• Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang meliputi analisis ekonomi dan keuangan Daerah; evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Agustus 2023.

KKP - PELAKSANAAN ANGGARAN

2023

PERWAKO PADANG PANJANG NO.16, BD.2023/ NO.16

PERATURAN WALIKOTA  PADANG PANJANG NO.16 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK:

• Untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (1) PERMENDAGRI No.79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2022.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Penggunaan dan Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 11 September 2023.