Dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting di Kota Padang Panjang secara terencana dan terpadu, perlu adanya aturan tentang percepatan  pencegahan dan penurunan stunting di Kota Padang Panjang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kinerja, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi terbuka.
 

ASN - MANAJEMEN TALENTA

PERWAKO PADANG PANJANG NO.49, BD.2022/ NO.49

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.49 TAHUN 2022 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK:

• Berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa salah satu kriteria sistem merit adalah memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beebrapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.30 Tahun 2019; PERMENPAN RB No.38 Tahun 2017; PERMENPAN RB No.40 Tahun 2018; PERMENPAN RB No.3 Tahun 2020.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akusisi, pengembangan, retensi dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2022.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkarakter di Daerah, perlu disusun program prioritas pengembangan kualitas siswa/ mahasiswa perlu diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan pendidikan kepada masyarakat yang dananya bersumber dari dna tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility).

APBD - PENJABARAN

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.45, BD.2022/ NO.45

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.45 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan keenam terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2021; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.27 Tahun 2021; PERMENKEU No.134/PMK.07/2022; PERWAKO PADANG PANJANG No.9 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERWAKO PADANG PANJANG No.39 Tahun 2022.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan dalam Lampiran I dan Lampiran II Perwako Padang Panjang No.57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwako Padang Panjang No.39 Tahun 2022.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 September 2022.

APBD - PENJABARAN

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.50, BD.2022/ NO.45

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.50 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2021; PERMENKEU No.116/PMK.07/2022; PERMENKEU No.127/PMK.07/2022; PERMENKEU No.134/PMK.07/2022; PERMENKEU No.140/PMK.07/2022; PERDAKO PADANG PANJANG No.3 Tahun 2022.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2022.

BELANJA TIDAK TERDUGA - TATA CARA

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.54, BD.2022/ NO.54

PERATURAN WALIKOTA NO.54 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

ABSTRAK:

• Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.
• Dasar Hukum dalam Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.21 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020.
• Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluais Belanja Tidak Terduga.

CATATAN:

• Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022, diundangkan tanggal 18 November 2022
• PERWAKO PADANG PANJANG No.7 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

Belum terakomodirnya kriteria penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang