COVID 19 - PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU

PERWAKOTA PADANG PANJANG NO.25, BD.2020/NO.25

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.25 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DI KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK:

• Bahwa dalam rangka pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) yang telah merubah tatanan masyarakat dunia, perlu dibangun persepsi baru dalam interaksi hubungan manusia, termasuk terhadap lingkungan sekitarnya;
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2020.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pedoman pola hidup baru mengenai protokol kesehatan.

CATATAN:

• Perwako ini mulai belaku pada tanggal 8 Juni 2020, diundangkan tanggal 7 Juni 2020.

KELURAHAN - LEMBAGA KEMASYARAKATAN

2024

PERWAKO PADANG PANJANG NO.10, BD.2024/NO.10

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.10 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

ABSTRAK:

• Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.18 Tahun 2018
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang kedudukan fungsi serta pedoman pelaksanaan penataan pengelolaan LKK, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juli 2024.
• Pengurus LKK yang ada sebelum berlakunya Perwako ini diundangkan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dan berakhirnya masa jabatan kepengurusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.