Untuk mewujudkan independensi dan integritas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu adanya standar biaya khusus dalam pelaksanaan operasional kegiatan.

BIAYA - STANDAR

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.20, BD.2022/ NO.20

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.20 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2022.

ABSTRAK:

• Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pergeseran anggaran tahun 2022 terkait adanya petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 serta adanya beberapa item standar biaya yang belum terakomodir dalam ketentuan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang panjang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No.39 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.33 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.27 Tahun 2021; PERMENKEU No.60/PMK.02/2021; PERDA KOTA PADANG PANJANG No.8 Tahun 2008; PERWAKO PADANG PANJANG No.56 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERWAKO PADANG PANJANG No.11 Tahun 2022.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan dalam ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Perwako No.56 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perwako No.11 Tahun 2022.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2022, diundangkan tanggal 23 Mei 2023.

APBD - PENJABARAN

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.21, BD.2022/ NO.21

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.57 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

• Ditetapkannya Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada beberapa bidang Dana Alokasi Khusus, dan dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Padang Panjang, serta adanya usulan pergeseran anggaran dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.7 Tahun 2022; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.27 Tahun 2021; PERMENKEU No.119/PMK.07/2021; PERMENKEU No.198/PMK.07/2021; PERATURAN BKKBN No.13 Tahun 2021; PERMENPAREKRAF No.4 Tahun 2022; PERMENTAN No.01 Tahun 2022; PERMENTAN No.01 Tahun 2022; PERWAKO PADANG PANJANG No.9 Tahun 2021; PERWAKO PADANG PANJANG No.57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERWAKO PADANG PANJANG No.12 Tahun 2022.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan dalam Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Perwako No.57 Tahun 2021.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Mei 2023.

Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan responsif serta mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan, perlu dilakukan perubahan terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, maka Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat harus menggunakan Nomor 112.
 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk penerimaan peserta didik baru di Kota Padang Panjang, secara transparan, objektivitas, tanpa diskriminasi dan berkeadilan serta pemerataan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan dalam menentukan persentase siswa yang diterima di jalur zonasi di tingkat SMP, dan penataan kembali zona sekolah di tingkat SD.

APBD - PERUBAHAN

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.26, BD.2022/ NO.26

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.26 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

• Adanya Dana Efisiensi dan usulan pergeseran anggaran dari Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap Penjabaran APBD  T.A 2022
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.27 Tahun 2021; PERWAKO PADANG PANJANG No.9 Tahun 2021; PERWAKO PADANG PANJANG No.57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERWAKO PADANG PANJANG No.21 Tahun 2022.
• Dalam Perwako ini diatur tentang Perubahan dalam Ketentuan Lampiran I, Lampiran II Peraturan Walikota Padang Panjang No.57 Tahun 2021.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juni 2023.

PBJ - KODE ETIK

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.28, BD. 2022/ NO.28

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.28 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ JASA

ABSTRAK:

• Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, diamanatkan bahwa UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota menyusun dan menerapkan kode etik.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.42 Tahun 2004; PP No. 94 Tahun 2021; PERPRES No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.12 Tahun 2021; PERMENDAGRI 112 Tahun 2018; PERATURAN LKPP No.10 Tahun 2021.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pedoman profesionalitas individu pengelola UKPBJ yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ yang meliputi pengelolaan pengadaan Barang/ jasa; pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik; pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan Barang/ Jasa; pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/ atau bimbingan teknis pengadaan Barang/ Jasa; pelaksanaan tugas lain yang diberikan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juni 2022.

APBD - PENJABARAN

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.29, BD.2022/ NO.29

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.29 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

• Melaksanakan ketentuan Diktum Kelima Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H dan untuk memenuhi maksud dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan Keempat terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.7 Tahun 2021; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.27 Tahun 2021; PERWAKO PADANG PANJANG No.9 Tahun 2021; PERWAKO PADANG PANJANG No.57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PERWAKO PADANG PANJANG No.26 Tahun 2022.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan dalam ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Perwako Padang Panjang No.57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwako Padang Panjang No.26 Tahun 2022.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juni 2022.

Untuk meningkatkan tertib administrasi tata kelola bantuan keuangan kepada partai politik dan mendorong peran aktif partai politik untuk ikut serta dalam penanggulangan penyebaran Corona Virus Desease 2019 melalui pelaksanaan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik.