Untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil bagi tenaga kesehatan dalam penanganan dan penanggulangan COVID 19 di Kota Panjang, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 

APLIKASI - PENGEMBANGAN

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.35, BD.2022/ NO. 35

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.35 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN STANDAR SIKLUS PENGEMBANGAN APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK:

• Sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah pengguna aplikasi, perlu adanya pedoman standarisasi proses pengembangan aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.96 Tahun 2012; PERDA KOTA PADANG PANJANG No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA PADANG PANJANG No.7 Tahun 2019.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pedoman pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juli 2022.

Dengan banyak tumbuh dan berdirinya Taman Bacaan Masyarakat di Kota Padang Panjang dan dalam rangka meningkatkan minat serta budaya gemar membaca masyarakat Kota Padang Panjang menuju Kota Literasi.
 

RISIKO - PENGELOLAAN 

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.37, BD.2022/ NO.37

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.37 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK:

• Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.60 Tahun 2008; PERATURAN KEPALA BPKP No.Per-1326/KILB/2009; PERATURAN KEPALA BKPP No.Per-688/K/D4/2012; PERDA KOTA PADANG PANJANG No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA PADANG PANJANG No.7 Tahun 2019.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang acuan bagi pejabat/ seluruh pegawai pada Pemerintah Kota Padang panjang untuk melakukan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah melalui pengembangan budaya sadar Risiko; pembentukan struktur pengelolaan Risiko; penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juli 2023.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan/ atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

APBD - PENJABARAN

PERWAKO PADANG PANJANG NO.39, BD.2022/ NO.39

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.39 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

• Dalam rangka menyesuaikan anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan untuk memenuhi maksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan kelima terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2021; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.27 Tahun 2021; PERWAKO PADANG PANJANG No.9 Tahun 2021; PERWAKO PADANG PANJANG No.57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERWAKO PADANG PANJANG No.29 Tahun 2022.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam lampiran I dan Lampiran II Perwako No.57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perwako No.29 Tahun 2022.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2022.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun    Anggaran  2021, perlu menetapkan Peraturan    Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Sehubungan dengan adanya pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu diberikan tambahan penghasilannya dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut.

Dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan Daerah di Kota Padang Panjang, perlu adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah tahun 2023.