PESERTA DIDIK BARU - JUKNIS

PERWAKOTA PADANG PANJANG NO.23, BD.2020/NO.23

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.23 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PADANG PANJANG 

ABSTRAK:

• Bahwa untuk pelayanan dan penerimaan peserta didik baru yang transparan, objektivitas, tanpa diskriminasi dan berkeadilan serta pemerataan mutu pelayanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaannya.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.13 Tahun 2005; PP No.47 Tahun 2008; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PERMENDIKBUD No.44 Tahun 2019.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pedoman dan Pengaduan dalam Pelaksanaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, dan SMP Negeri.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2020, diundangkan pada tanggal 28 Mei 2020.

RENSTRA PUPR - PERUBAHAN

PERWAKOTA PADANG PANJANG NO.31, BD.2020/NO.31

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.31 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 35D TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023

ABSTRAK:

• Bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masih terdapat beberapa sasaran dan indikator sasaran yang perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan terhadap Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; PERPRES No.2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT No.7 Tahun 2008; PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT No.6 Tahun 2016; PERDA KOTA PADANG PANJANG No.11 Tahun 2009; PERDA KOTA PADANG PANJANG NO.2 Tahun 2013; PERDA KOTA PADANG PANJANG No.2 Tahun 2019; PERWAKO PADANG PANJANG No.35D Tahun 2019
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan ketentuan pada BAB VI Lampiran Perwako Nomor 35D Tahun 2019

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020, diundangkan pada tanggal 14 Juli 2020.

RSUD PADANG PANJANG - HOSPITAL BY LAWS

2020

PERWAKOTA PADANG PANJANG NO.37, BD.2020/NO.38

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.37 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK:

• Bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik, berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subjek hukum, serta untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional, maka perlu dibuatkan peraturan internal korporasi (Corporate by Laws) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.8 Tahun 1956; UU No.29 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.36 Tahun 2014; PP No.65 Tahun 2005; PP No.49 Tahun 2013; PERMENKES No.755/Menkes/Per/IV/2011; PERMENKES No.10 Tahun 2014; PERMENKES No.49 Tahun 2013; Keputusan MENKES No.722/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan MENKES No.631/Menkes/SK/IV/2005.
• Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 Juli 2020.
• Perwako No.13 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BELANJA TIDAK TERDUGA - TATA CARA

2020

PERWAKO PADANG PANJANG NO.7, LD.2020/ NO.7

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

ABSTRAK:

• Bahwa agar pengelolaan belanja tidak terduga dapat digunakan secara akuntabel dan efisien, perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawabannya.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.4 Tahun 1984; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.17 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.21 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2020; PERMENKES No.150/Menkes/Per/X/2010; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.123 Tahun 2018; PERDA KOTA PADANG PANJANG No.8 Tahun 2008.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang petunjuk dan pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Maret 2020.