Penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bagian pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan optimalisasi penyelesaiannya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan tertib administrasi agar akuntabilitas keuangan daerah dapat tercapai.

Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, serta dinamika perubahan standar harga perumahan dan standar harga kendaraan dengan mempertimbangkan sewa kendaraan di Kota Padang Panjang.
 

Untuk memotivasi dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Kota Padang Panjang, perlu diberikan upah/ gaji dan honorium bagi  Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Kota Padang Panjang.

BIAYA - STANDAR

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.11, BD.2022/ NO.11

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.56 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA KOTA PADANG PANJANG T.A 2022

ABSTRAK:

• Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pergeseran anggaran Tahun 2022 dan adanya beberapa item standar biaya yang belum terakomodir dalam ketentuan Perwako No.56 Tahun 2021.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No.39 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2019; PP No.33 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.27 Tahun 2021; PERMENKEU No.60/PMK.02/2021; PERDA KOTA PADANG PANJANG No.8 Tahun 2008; PERWAKO PADANG PANJANG No. 56 Tahun 2021.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan dalam Lampiran I dan Lampiran II Perwako No.56 Tahun 2021.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022, diundangkan pada tanggal 17 Maret 2022.

APBD - PENJABARAN

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.12, BD 2022/ NO.12

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

ABSTRAK:

• Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik pada beberapa bidang Dana Alokasi Khusus, dan dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Padang Panjang serta adanya usulan pergeseran anggaran dari perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
• Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.7 Tahun 2022; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.27 Tahun 2021; PERMENKEU No.119/PMK.07/2021; PERMENKEU No.198/PMK.07/2021; PER KEPALA BKPM No.8 Tahun 2021; PERATURAN BKKBN No.2 Tahun 2022; PERMEN PAREKRAF No.4 Tahun 2022; PERMENDIKBUD RISTEK No.2 Tahun 2022; PERMENTAN No.01 Tahun 2022; PERMENKES No.2 Tahun 2022; PERWAKO PADANG PANJANG No.57 Tahun 2021; PERWAKO PADANG PANJANG No.9 Tahun 2021.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Perwako No.57 Tahun 2021

CATATAN: 

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2022.

DAERAH - SEWA BARANG

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.13, BD.222/ NO.13

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.13 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH 

ABSTRAK:

• Dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, serta mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah khususnya pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa yang diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya penggalian sumber-sumber potensi daerah serta diperlukan adanya pengaturan tentang tata cara pelaksanaan sewa banrang milik daerah.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.27 tahun 2014; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERMENKEU No.115 Tahun 2020; PERDA KOTA PADANG PANJANG No.3 Tahun 2019.
• Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang tata cara pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah yang meliputi objek sewa; subjek sewa; jangka waktu sewa; formula tarif/ besaran sewa; perjanjian sewa; pembayaran sewa; tata cara pelaksanaan sewa; perpanjangan jangka waktu sewa; pengamanan dan pemeliharaan objek sewa; pengakhiran sewa; dan ganti rugi.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Maret 2022.
• Permohonan Sewa Barang Milik Daerah oleh pihak ketiga yang baru atau sedang dalam proses harus mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
• Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah yang sedang berlangsung dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu Sewa serta perpanjangan sewa tersebut mengikuti ketentuan dalam peraturan walikota ini.

Dalam rangka optimalisasi kinerja dan tertib administrasi keuangan pada Badan Pengelola Islamic Centre Serambi Mekah Kota Padang Panjang, perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan standar biaya khusus bagi petugas pengelola Islamic Centre Kota Padang Panjang

Dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Pengelola Islamic Centre Serambi Mekah Kota Padang Panjang sebagai pusat pengembangan dan pembinaan kajian keislaman masyarakat Kota Padang Panjang, perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan Badan Pengelola Islamic Centre Kota Padang 

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan beberapa penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
 

DARING DAN TERINTEGRASI - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2022

PERWAKO PADANG PANJANG NO.17, BD.2022/ NO.17

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NO.17 TAHUN 2022 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA DARING DAN TERINTEGRASI

ABSTRAK:

• Untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengimplementasikan sistem berbasis informasi dan teknologi secara daring dan terintegrasi.
• Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.8 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberpa kali terahir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No.39 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KOTA PADANG PANJANG No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA PADANG PANJANG No.1 Tahun 2018; PERDA KOTA PADANG PANJANG No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA PADANG PANJANG No.4 Tahun 2018; PERDA KOTA PADANG PANJANG No.2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KOTA PADANG PANJANG No.1 Tahun 2019; PERDA KOTA PADANG PANJANG No.11 tahun 2011; PERWAKO PADANG PANJANG No.13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERWAKO PADANG PANJANG No.6 Tahun 2018.
• Dalam Perwako ini diatur tentang acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan transaksi non tunai.

CATATAN:

• Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 April 2022.
• Pada saat Peraturan Walikota inin mulai berlaku, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.